Menakar Dan Tantangan Masalah Gizi Daerah Kepulauan "Refleksi Hari Gizi Nasional Tanggal 25 Januari 2019" Part.2

Fahmi Abdul Hamid, SKM.,M.Si 
Dosen Jurusan Gizi Politekes Ternate, Pengurus PERSAGI dan PERSAKMI Provinsi Maluku Utara

Pembaca yang budiman. Masalah gizi yang timbul merupakan ouput dari sebuah proses yang saling terkait yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga proses penanganan harus dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggung jawab kita bersama. 

1. Memaksimalkan Kerja Sama lintas Sektor
Penyelesaian masalah gizi harus dilakukan secara bersama-sama baik itu sesama profesi tenaga kesehatan dan non kesehatan. Sektor kesehatan hanya mampu memberikan konstirusi kurang lebih 30-40% terhadap pembanguna gizi sebab, akar permasalahan gizi berada diluar sektor kesehatan yaitu faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi keluarga diperbaiki dapat memberikan konstribusi terhadap pembangunan gizi mencapai 60%. Kerja sama lintas sektor dapat berjalan secara maksimal maka masalah gizi kita dapat diselesaikan dimasing-masing daerah.

2. Pembiayaan sektor gizi 

Pembiayaan pembangunan sektor gizi didaerah saat ini belum menjadi perhatian dan prioritas karena, para pengambil kebijakan berangapan masalah gizi bukanlah sebuah ancaman yang serius. Kita sadar atau tidak masalah gizi dapat memberikan konstribusi negatif jangka pendek seperti tingkat kecerdasan, daya tahan tubuh dan kualitas fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti timbulnya penyakit hipertensi, jantung, stroke, kanker dan sebagainya karena masalah gizi masa lalu. Pembangunan gizi memberikan konstribusi nyata dalam penilaian indeks pembanguan manusia. Saat ini Provinsi Maluku Utara dengan IPM baru mencapai 62,7 atau kategori sedang dengan angka harapan hidup 67,54 (BPS, 2017). Jika masalah gizi menjadi perhatian maka harapan hidup masyarakat Maluku Utara akan meningkat karena terhindar dari penyakait dan didukung oleh sektor kesehatan yang lain.  

3. Peningkatan SDM dan distirbusi tenaga gizi

Karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang dibatasi oleh akses transportasi maka, pengembangan sumberdaya tenaga gizi terus dikembangkan agar tenaga gizi memiliki kehandalan dan berkompeten sesuai dengan kompetensi gizi yang mampu menyelesaiakan masalah gizi di masing-masing daerah. Distirbusi kebutuhan tenaga gizi juga menjadi perhatian agar, setiap daerah memiliki tenaga gizi yang tersebar sampai ke daerah pelosok dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga. Gagasan program satu desa bukan hanya satu bidan dan satu perawat saja, tetapi satu desa harus memiliki profesi kesehatan yang lain seperti gizi, tenaga sanitaria dan lainnya karena, itu menjadi tuntutan dari paradikma kesehatan yang kita anut saat ini yaitu pradikma sehat. Paradikma lebih menekankan pada tindakan preventif dan promotif. Paradikma tersebut tidak berjalan secara masimal yang berimbas pada pembiayaan kesehatan yang lebih besar. Kenyataan tersebut saat ini terjadi pada anggaran BPJS yang mengalami devisit.     

4. Peran Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi memegang peran strategi dalam penyelesain masalah gizi di Provinsi Maluku Utara melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diarahkan kepada sektor kesehatan dan non kesehatan. Ouput dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor sosial, ekonomi dan kesehatan itu sendiri.

5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Saat ini pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih sangat kurang dan belum optimal. Pola lama yang sering menjadi sasaran dalam pemberdayaan masyarakat hanya ibu rumah tangga sebagai kader posyandu, kader malarian dan sebagainya. Sedangkan pemberdaya masyarakat bidang kesehatan pada kelompok muda-mudi hampir tidak tersentuh, dengan konsep kesehatan kepulauan potensi kelompok tersebut perlu ditarik dan diperdayakan karena memiliki semangat dan komitmen yang masih tinggi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi yang ada di setiap wilayah seperti karang taruna, organisasi kepemudaan dan sebagainya.   

6. Regulasi
Dalam percepatan dan penyelesaian masalah gizi di provinsi Maluku Utara, kita saat ini mebutuhkan beberapa terobasan peraturan daerah yang menjadi payung hukum untuk mendorong program penyelesaian masalah gizi. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP tentang ASI eksklusif, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan maka dibutuhkan PERDA ASI eksklusif sehingga dapat mendorong pemberian ASI Eksklusif. Penanaman pengetahua kesehatan sejak dini melalui pendidikan kesehatan dan gizi yang dimasukan dalam kurikulum pendidikan mata ajaran muatan lokal di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Upayah tersebut dapat mendorong keberhasilan pembangunan kesehatan dan gizi Maluku Utara kedepan yang lebih baik.

Pembaca yang budiman sebelum penulis mengakhir penulisan ini, gagasan-gagasan yang disampaikan saat ini menjadi bahan diskusi kita bersama dalam memberikan konstribusi pembangunan kesehatan Maluku Utara kedepan yang lebih baik. Mari torang bangun kesadaran gizi, dari torang pe diri dan keluarga menuju keluarga sehat deng produktif. Gizi Seimbang Prestasi Gemilang.***
Back Reading ... Part 1 

Baca Juga

0 Response to "Menakar Dan Tantangan Masalah Gizi Daerah Kepulauan "Refleksi Hari Gizi Nasional Tanggal 25 Januari 2019" Part.2"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel