Problem Mendasar BPJS. Part.1

Dr. Marwan Polisiri, SKM., MPH (Ketua Persakmi Malut)
BPJS Kesehatan didirikan sejatinya menandai reformasi sektor kesehatan di Indonesia, karena program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan yang terjangkau bukan sekadar angan lagi. Meski itu, belakangan, kita dihebohkan dengan Kinerja BPJS, defisit yang besar dialami oleh BPJS.

Bahkan, ada selentingan bahwa BPJS telah bangkrut, sampai-sampai Cukai rokok digunakan untuk menanggulangi kekurangan dana BPJS. Menurut hemat penulis ada 3 masalah mendasar yang kita sama-sama hadapi, yakni : secara Internal ada masalah manajemen BPJS, Buruknya Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di Tunjuk oleh BPSJ dan Perilaku Peserta BPJS. 

Manajemen BPJS.
BPJS mengusulkan agar iuaran premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 36 ribu per bulan namun yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 23 ribu.  berdasarkan Undang-Undang, semua kekurangan tersebut telah ditanggung oleh pemerintah. DPR dan pemerintah telah menyepakati dana talangan yang bisa digunakan jika uang BPJS tidak mencukupi untuk membayar.

Kekurangan BPJS Kesehatan itu sudah bisa diprediksi dari awal. Prinsip gotong royong yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem BPJS Kesehatan tidak berjalan semestinya. Buat yang sudah pernah mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan dari perusahaan, situasi ini memunculkan dilema karena kualitas pelayanan BPJS yang kemungkinan tidak sebaik asuransi kesehatan yang mereka nikmati selama ini. Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal ini? 

Pertama, karyawan tidak memanfaatkan BPJS sama sekali dan sebagai alternatif membeli asuransi kesehatan sendiri. Kemudahan proses berobat di asuransi dipandang sebagai manfaat yang lebih penting, meskipun harus membayar biaya tambahan. Untuk kesehatan banyak orang rela mengeluarkan dana tambahan demi pelayanan yang lebih baik. BPJS kesehatan bisa tetap digunakan sebagai jaga-jaga jika plafond asuransi kesehatan habis atau untuk pengobatan penyakit – penyakit yang tidak ditanggung oleh asuransi.

Kedua, memanfaatkan koordinasi manfaat antara BPJS dan asuransi kesehatan swasta, Peserta menggunakan BPJS, jika kemudian terdapat biaya tambahan atau mengambil kelas kamar diatas standard BPJS, kelebihan biaya diklaim ke asuransi kesehatan.

Asuransi kesehatan menanggung sisa tagihan yang tidak dijamin oleh BPJS, selama sisa tagihan masih dalam batas plafond asuransi kesehatan.Dengan ini, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.Sebenarnya, koordinasi manfaat adalah hal lumrah antar perusahaan asuransi swasta.Ini terjadi apabila pemegang polis punya lebih dari satu asuransi kesehatan.

Akan tetapi, implementasinya antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta tampaknya belum jelas.Sejauh ini yang saya pahami dari media.Meskipun sudah ada penandatanganan kerjasama koordinasi manfaat antara 30 asuransi kesehatan swasta dengan BPJS, kendalanya adalah belum ada pedoman pelaksana koordinasi manfaat. Padahal penetapan pedoman koordinasi manfaat  ini sangat penting, untuk memastikan karyawan atau peserta  tidak kesulitan mendapat pelayanan ketika diberlakukan koordinasi manfaat ini.Jika ingin menggunakan cara ini, wajib memastikan ke pihak asuransi apakah koordinasi manfaat dengan BPJS sudah berjalan. Pahami syarat-syaratnya dengan baik

Ketiga, ini cara yang paling mudah, mengikuti program cash plan yang ditawarkan asuransi.Cash plan adalah santunan harian yang dibayarkan jika peserta masuk rumah sakit. Bedanya dengan asuransi kesehatan yang mengganti berdasarkan tagihan rumah sakit, penggantian cash plan jumlahnya tetap regardless  jumlah tagihan rumah sakit.

Keunggulan cash plan adalah prosesnya relatif lebih mudah. Peserta hanya perlu menunjukkan berapa lama dirawat inap di rumah sakit. Asuransi akan mengganti sejumlah hari rawat inpat dikali manfaat per harinya. Prosesnya tidak ribet dan tidak membutuhkan koordinasi antar pihak untuk meng-klaim manfaat.Biasanya, diluar kebutuhan BPJS, saya tidak menganjurkan cash plan sebagai asuransi kesehatan utama karena jumlah penggantiannya relatif lebih kecil dibandingkan total tagihan rumah sakit. Tapi, dalam kasus BPJS ini, karena sudah jaminan kesehatan utama, saya menyarankan cash plan sebagai pendukung. Karena prosedurnya paling mudah dan biaya yang diganti hanyalah selisih yang tidak dijamin oleh BPJS sehingga besar kemungkinan kekurangan biaya masih bisa dicover uang dari cash plan.BPJS itu inisiatif yang bagus untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan buat seluruh lapisan masyarakat.Iurannya murah dan coverage-nya luas.

Namun, kualitas pelayanan BPJS saat ini belum sebaik asuransi kesehatan dalam banyak hal.Ini menimbulkan tantangan buat mereka, yang selama ini sudah menikmati asuransi kesehatan, yang kemudian harus berganti ke BPJS.Ada tiga cara yang bisa dilakukan pekerja menghadapi ini, yaitu (1) beli asuransi kesehatan; (2) gunakan koordinasi manfaat antara BPJS dan asuransi, atau (3) ambil asuransi kesehatan dengan skema cash plan. Pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget.

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan secara umum Presiden Jokowi mendukung program yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. Presiden mendukung rencana kenaikan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari Rp19.225 jadi Rp27.500, serta mendukung pendaftaran peserta penerima upah.
Next Reading ... Part 2 

Baca Juga

0 Response to "Problem Mendasar BPJS. Part.1"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel